pdmbontang.com, Yogyakarta - Integritas (amanah) dalam memilih dan mengemban tampuk kepemimpinan merupakan inti sari ajaran Islam. Menjelang perhelatan akbar kaum perempuan muda Persyarikatan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, M. Busyro Muqoddas, menyampaikan tazkirah (nasihat) yang amat bernas.
Bertempat di Kantor Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Yogyakarta, pada Sabtu (11/7/2026), ia membuka secara resmi Sidang Pra Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah. Sidang daring ini diikuti oleh ratusan kader dari Jakarta hingga ranting sekretariat Nasyiatul Aisyiyah di pelosok Indonesia.
Busyro mengingatkan, kepemimpinan Muhammadiyah harus dikelola dengan merujuk pada Al-Qur'an, As-Sunnah, hasil rumusan ijtihad, serta muruah aturan organisasi yang menjauhkan diri dari intrik politik uang.
"Sidang Pra Muktamar dan Muktamar insyaallah selalu menyadarkan kita semuanya untuk bersikap istiqamah, konsisten dengan segala konsekuensinya dalam mengemban misi kepemimpinan. Sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya," ujar Busyro.
Ia juga mensitir peringatan keras Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bahwa jika sebuah amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Pesan ini menekankan bahwa memilih figur berdasarkan kedekatan personal tanpa memandang kompetensi adalah tindakan destruktif.
Sebagai sosok yang kaya akan rekam jejak integritas, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini mengutarakan keprihatinannya atas kualitas birokrasi Tanah Air hari ini.
"Tantangan yang relevan hari ini adalah kita sedang berada pada situasi di mana kualitas dan proses kepemimpinan secara nasional terus berada pada kondisi yang membuat kita prihatin. Karena itu kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan regenerasi kepemimpinan yang lebih baik," katanya.
Praktik rasuah (risywah) dan suap di kancah demokrasi nasional diurai sebagai biang keladinya.
"Sudah berkali-kali kita menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi prosesnya masih ditandai praktik suap dan money politic. Akibatnya, yang terpilih belum tentu orang yang sesuai dengan amanat Nabi, melainkan mereka yang diuntungkan oleh praktik politik uang," tegasnya.
Kerusakan ini, terang Busyro, telah dibuktikan secara ilmiah melalui kajian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
"Proses alih kepemimpinan secara nasional menimbulkan birokrasi yang tidak memenuhi prinsip the right man on the right place dan tidak memenuhi prinsip meritokrasi. Ini menunjukkan masih adanya problem kepemimpinan di Indonesia," ujarnya menjelaskan ketiadaan adab menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Oleh sebab itu, forum suksesi Nasyiatul Aisyiyah harus menjadi antitesis dari keburukan tersebut. Muktamar harus menjadi teladan peradaban politik yang lurus.
"Ini harus menjadi agenda bersama dalam Sidang Pra Muktamar dan Muktamar, agar kita mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan benar-benar berpihak pada kemajuan Persyarikatan serta kemaslahatan bangsa," pungkas Busyro, mendoakan kelancaran dan keberkahan bagi Nasyiatul Aisyiyah. ***
